PDNS : Korupsi Rugikan Negara Ratusan Miliar

Korupsi dalam proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Indonesia telah menjadi sorotan publik dan media massa. Beberapa waktu belakangan ini memang korupsi sedang diberantas oleh pemerintah Indonesia yang baru.

Kasus ini melibatkan dugaan kolusi antara pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan pihak swasta, yang menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Selain itu, dampak dari korupsi ini juga memicu serangan siber yang mengakibatkan kebocoran data penting milik pemerintah.

Latar Belakang Proyek PDNS

Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang terpusat, guna mendukung layanan publik dan penyimpanan data pemerintah.

Proyek ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data pemerintah, serta memfasilitasi transformasi digital di berbagai sektor. Namun, dalam pelaksanaannya, proyek ini justru menjadi ajang praktik korupsi yang merugikan negara.

Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Indonesia menggunakan berbagai teknologi untuk mendukung pengelolaan data pemerintah secara efisien dan aman. Berikut adalah beberapa teknologi utama yang diterapkan dalam PDNS:

Government Cloud Computing: PDNS menyediakan layanan komputasi awan khusus pemerintah, memungkinkan instansi pusat dan daerah untuk mengakses sumber daya komputasi yang skalabel dan fleksibel.
Integrasi dan Konsolidasi Pusat Data: PDNS mengintegrasikan dan mengonsolidasikan pusat data dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, menciptakan ekosistem data yang terpusat dan terintegrasi.
Platform Proprietary dan Open Source Software: PDNS menyediakan platform perangkat lunak proprietary dan open source untuk mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Teknologi Big Data dan Artificial Intelligence: PDNS mendukung teknologi big data dan kecerdasan buatan untuk analisis data skala besar dan pengambilan keputusan berbasis data.
Infrastruktur Komputasi: PDNS memiliki kapasitas RAM 1.400 Gigabit, storage 1,3 petabit, dan CPU dengan 860 core, memastikan kinerja yang andal dan responsif.

Dengan penerapan teknologi-teknologi tersebut, PDNS berperan penting dalam mendukung transformasi digital pemerintah Indonesia.

Kronologi Kasus Korupsi PDNS

Kasus korupsi PDNS bermula pada tahun 2020, ketika Kementerian Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa untuk pengelolaan PDNS dengan total anggaran sebesar Rp958 miliar.

Dalam prosesnya, terdapat dugaan pengondisian pemenang kontrak antara pejabat Kominfo dan perusahaan swasta, yaitu PT Aplikanusa Lintasarta (AL). Pengondisian ini berlangsung selama lima tahun, dari 2020 hingga 2024, dengan nilai kontrak yang meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2020, proyek PDNS disepakati dengan PT AL dengan nilai Rp60,3 miliar. Setahun kemudian, nilai kontrak meningkat menjadi Rp102,6 miliar. Pada tahun 2022, nilai proyek mencapai Rp188,9 miliar.

Pada tahun 2024, PT AL kembali memenangkan proyek pengadaan komputasi awan dengan nilai proyek Rp350,9 miliar dan Rp256,5 miliar. Dalam proses pengadaan tersebut, pejabat Kominfo diduga menghilangkan sejumlah persyaratan agar PT AL bisa kembali memenangkan proyek tersebut.

Dampak Korupsi terhadap Keamanan Data

Praktik korupsi dalam proyek PDNS tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak serius pada keamanan data pemerintah.

Pada Juni 2024, terjadi serangan ransomware terhadap PDNS, yang mengakibatkan kebocoran data penting milik pemerintah, termasuk data dari Direktorat Jenderal Imigrasi, mayoritas pemerintah daerah di seluruh Indonesia, BPJS Kesehatan, INAFIS Polri, dan Badan Intelijen Angkatan Darat (BIA) TNI.

Serangan siber ini diduga kuat terkait dengan pengondisian pemenang tender yang dilakukan oleh pejabat Kominfo dan PT AL. Mereka tidak memasukkan pertimbangan kelayakan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai syarat dalam penawaran PDNS, sehingga membuka celah bagi serangan siber.

Berikut adalah beberapa kasus keamanan siber yang relevan dengan infrastruktur data pemerintah di Indonesia:

1. Kebocoran Data BPJS Kesehatan (2021)

Deskripsi: Pada Agustus 2021, data milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diduga bocor dan dijual di forum dark web. Data yang bocor mencakup informasi pribadi seperti nama, nomor identitas, alamat, dan riwayat kesehatan.
Dampak: Kebocoran ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan data kesehatan warga Indonesia.
Relevansi dengan PDN: Kasus ini menyoroti pentingnya sistem keamanan yang kuat dalam mengelola data sensitif, terutama data kesehatan yang akan diintegrasikan ke dalam PDN.

2. Serangan Ransomware pada Layanan Pemerintah (2022)

Deskripsi: Pada tahun 2022, beberapa instansi pemerintah Indonesia menjadi target serangan ransomware, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Serangan ini mengakibatkan gangguan pada layanan dan ancaman enkripsi data.
Dampak: Serangan ini menunjukkan kerentanan sistem pemerintah terhadap ancaman siber yang semakin canggih.
Relevansi dengan PDN: PDN perlu memiliki sistem pencegahan dan pemulihan yang kuat untuk menghadapi ancaman ransomware.

3. Kebocoran Data Pemilih KPU (2020)

Deskripsi: Pada tahun 2020, data pemilih yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga bocor dan disebarkan secara online. Data yang bocor mencakup informasi pribadi seperti nama, alamat, dan nomor identitas.
Dampak: Kebocoran ini menimbulkan pertanyaan tentang keamanan data pemilih dan integritas sistem pemilu.
Relevansi dengan PDN: Integrasi data pemilih ke dalam PDN memerlukan standar keamanan yang tinggi untuk mencegah kebocoran serupa.

4. Serangan pada Sistem E-Government (2021)

Deskripsi: Beberapa sistem e-government Indonesia, termasuk platform layanan publik, menjadi target serangan Distributed Denial of Service (DDoS) pada tahun 2021. Serangan ini mengakibatkan gangguan pada layanan online.
Dampak: Serangan DDoS menunjukkan kerentanan infrastruktur digital pemerintah terhadap ancaman siber.
Relevansi dengan PDN: PDN perlu memiliki sistem mitigasi DDoS dan infrastruktur yang tangguh untuk memastikan ketersediaan layanan.

5. Kebocoran Data SIM Card (2023)

Deskripsi: Pada awal 2023, data milik pengguna layanan telekomunikasi di Indonesia diduga bocor dan dijual di forum dark web. Data yang bocor mencakup informasi pribadi seperti nomor telepon, nomor KTP, dan alamat.
Dampak: Kebocoran ini menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data pribadi yang dikelola oleh penyedia layanan telekomunikasi.
Relevansi dengan PDN: Integrasi data telekomunikasi ke dalam PDN memerlukan mekanisme keamanan yang ketat untuk melindungi privasi warga.

6. Serangan pada Sistem Pendidikan (2022)

Deskripsi: Beberapa sistem pendidikan, termasuk platform ujian online dan data siswa, menjadi target serangan siber pada tahun 2022. Serangan ini mengakibatkan gangguan pada proses belajar-mengajar.
Dampak: Serangan ini menunjukkan kerentanan sistem pendidikan terhadap ancaman siber.
Relevansi dengan PDN: Integrasi data pendidikan ke dalam PDN memerlukan perlindungan yang kuat untuk memastikan keamanan data siswa dan guru.

7. Ancaman terhadap Infrastruktur Kritis (2023)

Deskripsi: Pada tahun 2023, BSSN melaporkan peningkatan ancaman siber terhadap infrastruktur kritis Indonesia, termasuk sistem energi, transportasi, dan keuangan. Beberapa serangan berhasil diatasi, tetapi beberapa lainnya menyebabkan gangguan.
Dampak: Ancaman terhadap infrastruktur kritis menunjukkan pentingnya keamanan siber dalam melindungi aset nasional.
Relevansi dengan PDN: PDN, sebagai pusat data nasional, akan menjadi target utama bagi penyerang siber, sehingga memerlukan sistem keamanan yang canggih.

Tantangan Keamanan Siber untuk PDN

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius dalam hal keamanan siber. Beberapa tantangan utama yang perlu diatasi untuk melindungi PDN meliputi:

Kerentanan Sistem: Banyak sistem pemerintah masih menggunakan teknologi lama yang rentan terhadap serangan siber.
Kurangnya Kesadaran: Kurangnya kesadaran dan pelatihan tentang keamanan siber di kalangan pegawai pemerintah.
Regulasi yang Belum Lengkap: Regulasi tentang keamanan siber dan perlindungan data pribadi masih perlu diperkuat.
Ancaman yang Semakin Canggih: Penyerang siber terus mengembangkan teknik baru yang lebih sulit dideteksi dan diatasi.

Langkah yang Perlu Diambil untuk Melindungi PDN

Untuk memastikan keamanan PDN, beberapa langkah yang perlu diambil meliputi:

Peningkatan Infrastruktur Keamanan: Mengadopsi teknologi keamanan siber terkini, seperti enkripsi data, firewall, dan sistem deteksi intrusi.
Pelatihan dan Edukasi: Memberikan pelatihan keamanan siber kepada pegawai pemerintah dan pengelola PDN.
Kolaborasi dengan Ahli Siber: Bekerja sama dengan ahli keamanan siber dan lembaga internasional untuk meningkatkan kapasitas keamanan.
Regulasi yang Kuat: Menyusun dan menerapkan regulasi yang ketat tentang keamanan siber dan perlindungan data pribadi.
Pemantauan dan Respons Cepat: Membangun sistem pemantauan dan respons cepat untuk mengidentifikasi dan menangani ancaman siber secara proaktif.

Langkah Penegakan Hukum

Menanggapi kasus ini, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan melakukan penggeledahan di empat lokasi terkait, termasuk kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang merupakan nama baru dari Kementerian Kominfo.

Dalam penggeledahan tersebut, jaksa penyidik menyita beberapa barang bukti berupa dokumen, uang, mobil, tanah dan bangunan, serta barang bukti elektronik lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Menanggapi pengusutan kasus ini, PT Aplikanusa Lintasarta (AL) menyatakan bahwa mereka akan bekerja sama dengan pihak berwenang dan menghormati proses hukum yang berjalan. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan siap memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kejaksaan dalam proses penyidikan.

Kesimpulan Akhir Korupsi PDNS

Kasus korupsi dalam proyek PDNS menunjukkan betapa praktik korupsi dapat merugikan negara tidak hanya dari segi finansial, tetapi juga membahayakan keamanan data dan layanan publik.

Kolusi antara pejabat pemerintah dan pihak swasta dalam pengadaan proyek strategis seperti PDNS membuka celah bagi ancaman siber yang dapat merugikan masyarakat luas.

Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan transparan, serta perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Original Post By roperzh